Akses Keuangan Makin Luas, Warga Pontianak Diharapkan Lebih Mudah Mengembangkan Usaha dan Mendapat Perlindungan Sosial

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengatakan capaian program TPAKD Kota Pontianak selama tahun 2025 menunjukkan hasil yang menggembirakan. Realisasi program mencapai 145,74 persen atau melampaui target yang ditetapkan, bahkan lebih tinggi dibanding rata-rata capaian TPAKD kabupaten/kota se-Kalimantan Barat yang berada di angka 135,78 persen.

“Capaian ini menunjukkan bahwa berbagai program yang menyentuh kebutuhan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Namun tentu masih ada target-target yang harus terus kita tingkatkan bersama,” ujarnya saat menghadiri Rapat Pleno TPAKD se-Kalimantan Barat Semester I Tahun 2026 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (18/6/2026).

Baca Juga:

Pecinta Bola Wajib Tahu! Edi Kamtono Prediksi Prancis Juara Piala Dunia 2026

Menurut Edi, keberadaan TPAKD sangat penting karena menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, serta berbagai pihak terkait untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Dengan semakin terbukanya akses tersebut, masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan usaha, meningkatkan taraf hidup, dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.

Sejumlah program yang menjadi fokus TPAKD dinilai memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Di antaranya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan ultra mikro, digitalisasi transaksi melalui QRIS, perluasan layanan keuangan hingga ke tingkat masyarakat, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), peningkatan literasi keuangan, serta perluasan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.

“Bagi pelaku UMKM, akses permodalan dan transaksi digital menjadi peluang untuk memperluas usaha. Sementara bagi pelajar, literasi keuangan penting untuk membangun kebiasaan menabung dan mengelola keuangan sejak dini,” jelasnya.

Meski demikian, Edi mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi pada tahun 2026, terutama dalam mempertahankan dan meningkatkan cakupan perlindungan sosial masyarakat. Salah satunya terkait Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta.

Ia menjelaskan, Kota Pontianak telah berstatus UHC prioritas pada tahun 2025. Namun adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat berdampak pada kemampuan daerah dalam memenuhi target perluasan cakupan secara maksimal.

“Tahun 2025 Kota Pontianak sudah UHC prioritas untuk kesehatan. Tetapi karena ada pengurangan dana transfer daerah, pelaksanaannya menjadi terkendala. Untuk itu, penambahan anggaran akan kita upayakan melalui perubahan anggaran,” terangnya.

Selain layanan kesehatan, Pemkot Pontianak juga berkomitmen memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Tidak hanya menyasar pekerja formal, program ini juga diarahkan bagi kader posyandu dan kelompok pekerja rentan yang selama ini membutuhkan perlindungan terhadap risiko kerja.

Menurut Edi, perlindungan sosial menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, warga dapat merasa lebih aman saat menjalankan aktivitas ekonomi maupun pekerjaan sehari-hari.

Ia berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, lembaga jasa keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya terus memperkuat sinergi untuk mendukung pencapaian target literasi dan inklusi keuangan di Kota Pontianak.

“Keberhasilan daerah akan berkontribusi terhadap capaian Kalimantan Barat secara keseluruhan. Karena itu, dukungan dan pendampingan dari pemerintah provinsi tetap sangat diperlukan, terutama dalam program-program yang dapat meningkatkan literasi dan akses keuangan masyarakat,” katanya.

Edi menegaskan bahwa percepatan akses keuangan bukan sekadar mengejar angka capaian program. Yang lebih penting adalah memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kemudahan mendapatkan layanan perbankan, akses pembiayaan usaha, perlindungan sosial, hingga peningkatan kemampuan mengelola keuangan.

“Kita ingin akses keuangan ini benar-benar hadir untuk masyarakat. Ketika akses semakin mudah, UMKM bisa berkembang, pelajar lebih melek keuangan, pekerja rentan mendapat perlindungan, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat juga meningkat,” pungkasnya. (*istimewa)