Amirullah Minta Pengadaan Pemerintah Lebih Cepat dan Tepat, Masyarakat Harus Rasakan Manfaat APBD

WWW.ZONAPONTI.COM, PONTIANAK – Pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kota Pontianak dituntut tidak berhenti pada urusan administrasi dan penyerapan anggaran. Setiap belanja yang bersumber dari APBD diharapkan benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.

Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah meminta pejabat dan aparatur yang terlibat dalam proses pengadaan memahami sekaligus menguasai penggunaan e-katalog versi 6. Penguasaan sistem tersebut dinilai penting agar proses pengadaan berjalan lebih tertib, cepat, transparan, dan akuntabel.

“Smart spending bukan hanya sekadar membelanjakan anggaran hingga habis, melainkan bagaimana setiap rupiah APBD dialokasikan secara tepat, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah,” ujarnya usai sosialisasi pengadaan di Hotel Novotel, Kamis (3/9/2026).

Baca Juga:

Kualitas Udara Pontianak Masih Mengkhawatirkan, Warga Diminta Waspadai Kabut Asap

Menurut Amirullah, perubahan sistem pengadaan melalui e-katalog versi 6 menjadi bagian dari transformasi digital pemerintah. Sistem tersebut diharapkan dapat memperkuat proses e-purchasing, mempercepat administrasi, memperjelas transaksi, sekaligus mendukung integrasi data belanja pemerintah.

“Ini bagian dari perkembangan dan perubahan terkait e-katalog versi 6. Saya minta betul-betul dipelajari dan dikuasai,” tegasnya.

Ia berharap sosialisasi tersebut tidak sekadar menjadi ruang untuk menerima informasi. Para peserta diminta mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh di perangkat daerah masing-masing sehingga proses pengadaan dapat berjalan lebih efektif.

Bagi masyarakat, kelancaran proses pengadaan juga berkaitan langsung dengan kecepatan pemerintah menjalankan program pembangunan dan pelayanan. Administrasi yang lambat dapat membuat kegiatan yang telah direncanakan ikut tertunda.

Amirullah menyoroti hal tersebut terutama pada belanja modal, yang menurutnya memiliki peran penting dalam menggerakkan investasi pemerintah sekaligus mendukung aktivitas ekonomi daerah.

“Belanja modal ini menjadi penggerak ekonomi dari investasi pemerintah. Saya harapkan kegiatan seperti ini dapat memperlancar pengadministrasian dan penyerapan, terutama belanja modal,” pungkasnya.

Dengan pengadaan yang semakin tertib dan berbasis digital, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mampu mempercepat realisasi anggaran, tetapi memastikan belanja tersebut berujung pada pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. (*istimewa)