Zona Ponti

Kebiasaan Menyerahkan KTP Saat Check-in Dinilai Berisiko, Warga Diminta Mulai Gunakan Identitas Digital

Kebiasaan menyerahkan KTP saat check-in hotel atau mengurus administrasi kini mulai mendapat perhatian serius dari pemerintah. Kementerian Dalam Negeri mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati memberikan data identitas pribadi kepada pihak lain, terutama jika dokumen tersebut disimpan, difoto, atau disalin tanpa pengawasan yang jelas.

WWW.ZONAPONTI.COM, NASIONAL – Kebiasaan menyerahkan KTP saat check-in hotel atau mengurus administrasi kini mulai mendapat perhatian serius dari pemerintah. Kementerian Dalam Negeri mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati memberikan data identitas pribadi kepada pihak lain, terutama jika dokumen tersebut disimpan, difoto, atau disalin tanpa pengawasan yang jelas.

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan masyarakat sebaiknya mulai mengurangi kebiasaan menyerahkan fisik KTP kepada pihak lain. Menurutnya, penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bisa menjadi pilihan yang lebih aman untuk proses verifikasi identitas.

“Kalau memungkinkan gunakan IKD, jadi tidak perlu menyerahkan atau memfotokopi KTP fisik,” ujarnya.

Imbauan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran publik terhadap kebocoran data pribadi yang bisa berujung pada penyalahgunaan identitas. Mulai dari pendaftaran pinjaman online ilegal, penipuan digital, hingga penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu menjadi ancaman yang makin dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Bagi banyak warga, menyerahkan KTP saat check-in hotel sudah dianggap prosedur biasa. Namun pemerintah menilai kebiasaan tersebut perlu diubah secara perlahan agar masyarakat lebih sadar pentingnya menjaga keamanan data pribadi.

Melalui aplikasi IKD, masyarakat cukup menunjukkan identitas digital di ponsel tanpa harus meninggalkan salinan KTP kepada pihak lain. Cara ini dinilai dapat mengurangi risiko penyebaran data pribadi yang tidak terkendali. Selain lebih praktis, penggunaan identitas digital juga dianggap sejalan dengan perkembangan layanan publik berbasis teknologi.

Teguh menegaskan perlindungan data pribadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau penyedia layanan, tetapi juga masyarakat sendiri. Ia meminta warga lebih selektif ketika diminta menyerahkan identitas pribadi dan memastikan data tersebut digunakan sesuai kebutuhan layanan yang jelas.

“Data pribadi itu harus dijaga bersama. Jangan sampai disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” katanya. (*ed)

Temukan Berita terbaru kami di Zona Ponti

Website Kami

Iklan