Pengelolaan Keuangan Daerah Pontianak Terbaik se-Kalbar, Edi: Anggaran Harus Berdampak ke Masyarakat

WWW.ZONAPONTI.COM, PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak meraih penghargaan sebagai Terbaik I klaster kemampuan keuangan daerah “sangat tinggi” tahun anggaran 2024 untuk kategori kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.

Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas upaya Pemkot Pontianak dalam mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Bagi pemerintah, capaian ini bukan sekadar soal penghargaan, tetapi menjadi pengingat bahwa setiap rupiah anggaran daerah harus dikelola dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan rasa syukurnya atas capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan ini menunjukkan adanya upaya bersama dalam menjaga tata kelola keuangan daerah.

Baca Juga:

Siswa SMPN 10 Pontianak Raih Medali Perak Pencak Silat O2SN Nasional 2026

“Alhamdulillah, Pemerintah Kota Pontianak kembali mendapat penghargaan sebagai terbaik pertama dalam pengelolaan keuangan daerah untuk klaster kemampuan keuangan daerah sangat tinggi se-Kalimantan Barat,” ujar Edi, Kamis (27/8/2026).

Edi menegaskan, penghargaan tersebut tidak boleh membuat jajaran Pemkot Pontianak berpuas diri. Sebaliknya, capaian itu harus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki pengelolaan APBD, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.

“Pengelolaan keuangan daerah harus terus kita perbaiki. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan, sampai pelaporan harus semakin tertib dan akuntabel,” katanya.

Menurut Edi, pengelolaan anggaran yang baik pada akhirnya harus dirasakan masyarakat melalui program dan pelayanan pemerintah. Karena itu, perencanaan anggaran harus benar-benar mempertimbangkan kebutuhan warga dan persoalan yang dihadapi di lapangan.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) menjadi salah satu instrumen untuk mengukur kinerja tata kelola keuangan pemerintah daerah dalam periode tertentu. Penilaian tersebut sekaligus mendorong pemerintah daerah meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.

Ada enam dimensi yang menjadi penilaian IPKD, yakni kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, serta opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Edi menjelaskan, penilaian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan mengelola keuangan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia. Yang lebih penting adalah bagaimana anggaran tersebut digunakan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Artinya, keuangan daerah tidak hanya soal berapa besar anggaran yang dimiliki, tetapi bagaimana anggaran itu direncanakan, dialokasikan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Ia mengatakan, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat, termasuk pengalokasian anggaran dan kondisi keuangan daerah. Evaluasi diperlukan agar APBD ke depan semakin sehat dan program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak bagi warga.

“Kita tentu bersyukur, tetapi tidak boleh berpuas diri. Masih ada ruang perbaikan yang harus kita tindaklanjuti agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik,” ujarnya.

Edi menilai tantangan fiskal daerah ke depan tidak semakin ringan. Kondisi tersebut menuntut pemerintah semakin selektif dalam menentukan prioritas belanja.

Program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat harus menjadi perhatian. Sebaliknya, belanja yang kurang memberikan dampak perlu dievaluasi agar anggaran dapat digunakan lebih efektif.

“Ke depan kita harus semakin cermat menentukan prioritas anggaran, mengurangi belanja yang kurang berdampak, dan memastikan program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Edi.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang selama ini terlibat dalam proses perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pelaporan keuangan.

Menurutnya, penghargaan sebagai terbaik pertama se-Kalimantan Barat tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemkot Pontianak.

“Terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja menjaga tata kelola keuangan daerah. Capaian ini adalah hasil kolaborasi dan komitmen bersama,” ucapnya. (*istimewa)