Rotasi Pejabat Pemkot Pontianak, Wali Kota Edi Tekankan Pelayanan Publik dan Respons Cepat Keluhan Warga

WWW.ZONAPONTI.COM, PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak kembali melakukan penyegaran organisasi dengan merotasi sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, hingga pengawas. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat pelayanan kepada masyarakat sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di Kota Pontianak.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (30/7/2026).

Dalam pelantikan tersebut, sejumlah pejabat eselon II mendapat amanah baru. Derry Gunawan dilantik sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Utin Sri Lena sebagai Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pembangunan, Firayanta sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Rendrayani sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Sri Sujiarti sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Yuli Trisna Ibrahim sebagai Kepala Bapperida, Much Yamin sebagai Kepala BPBD, serta RM Nasir sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Baca Juga:

Siswa SMPN 10 Pontianak Raih Medali Perak Pencak Silat O2SN Nasional 2026

Selain itu, Syarifah Welly dipercaya menjadi Camat Pontianak Timur. Beberapa lurah juga menempati posisi baru, yakni Yully Wanda Sari sebagai Lurah Sungai Jawi Luar, Muliansjah sebagai Lurah Siantan Hulu, Muliawan sebagai Lurah Saigon, Nur Apriliawati sebagai Lurah Bansir Darat, serta Nur Santriana Rahayu sebagai Lurah Tanjung Hilir.

Edi menjelaskan, rotasi jabatan tersebut telah dipersiapkan sejak tiga hingga empat bulan terakhir. Pengisian jabatan dilakukan untuk menggantikan pejabat yang memasuki masa pensiun, hasil evaluasi kinerja, sekaligus penataan organisasi agar roda pemerintahan berjalan lebih optimal.

Menurutnya, pergantian pejabat bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi momentum untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat.

“Pelantikan dan pengambilan sumpah ini bukan sekadar acara seremoni, tapi menjadi penyemangat Bapak-Ibu untuk bekerja membantu Pemerintah Kota Pontianak,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat atas dedikasi selama menjalankan tugas di posisi sebelumnya. Namun, amanah baru yang diberikan harus diiringi dengan peningkatan kinerja, profesionalisme, serta kemampuan berinovasi.

“Tunjukkan profesionalisme, kompetensi, dan kemampuan dalam melakukan inovasi dan kreativitas untuk mengatasi permasalahan yang ada di Kota Pontianak,” tegasnya.

Edi menilai masih banyak persoalan yang langsung dirasakan masyarakat dan membutuhkan penanganan lebih cepat, mulai dari pelayanan publik, infrastruktur, transportasi, hingga persoalan sosial dan ekonomi. Karena itu, ia meminta seluruh pejabat lebih aktif turun ke lapangan agar mampu memahami kebutuhan warga.

“Saya melihat yang perlu ditingkatkan adalah kepedulian kita terhadap permasalahan di lapangan yang masih belum optimal,” katanya.

Menurut Edi, berbagai persoalan yang dihadapi Kota Pontianak tidak hanya berasal dari kondisi saat ini, tetapi juga merupakan pekerjaan yang belum tuntas dari tahun-tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, setiap perangkat daerah harus mampu bekerja secara cermat, memahami regulasi, sekaligus mencari solusi yang tepat bagi masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang matang. Setiap program pemerintah harus disusun berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak, namun tetap memiliki arah pembangunan jangka panjang sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.

“Perencanaan menjadi sangat penting dalam setiap program pembangunan. Rumuskan persoalan apa yang mendesak, apa yang bisa dikerjakan bertahap, dan kegiatan apa yang berdampak,” pesannya.

Khusus perangkat daerah yang menangani urusan teknis, seperti infrastruktur dan perhubungan, Edi meminta agar pelayanan semakin responsif terhadap keluhan masyarakat. Seluruh kebijakan juga harus tetap mengacu pada aturan yang berlaku agar setiap persoalan dapat diselesaikan dengan tepat.

“Pahami semua aturan yang ada, undang-undang yang berlaku, untuk memudahkan kita dalam melaksanakan pekerjaan,” katanya.

Di akhir arahannya, Edi mengingatkan seluruh pejabat administrator dan pengawas agar terus meningkatkan kapasitas diri serta membangun komunikasi yang baik dalam bekerja. Menurutnya, setiap persoalan akan lebih mudah diselesaikan jika dikomunikasikan sejak awal.

“Kalau ada persoalan harus dikomunikasikan, jangan disimpan. Selama ini kelemahan kita adalah selalu menyimpan persoalan, menganggap persoalan itu bisa diselesaikan sendiri, padahal tidak bisa,” pungkasnya. (*istimewa)