Wali Kota Pontianak Suarakan Aspirasi Kalimantan di APEKSI 2026, Soroti Keadilan Fiskal

WWW.ZONAPONTI.COM, PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono membawa berbagai aspirasi yang menjadi perhatian masyarakat di kota-kota Kalimantan dalam forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026. Menurutnya, berbagai persoalan yang dihadapi daerah perlu diperjuangkan bersama agar mendapat perhatian dan solusi dari pemerintah pusat.

Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII APEKSI 2026 di Medan, Rabu (1/7/2026) malam, Edi mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi pemerintah kota di Kalimantan semakin besar, mulai dari keterbatasan anggaran, meningkatnya kebutuhan pelayanan publik, hingga tuntutan pembangunan yang terus berkembang.

“Ini bukan hanya suara satu kota, tetapi suara bersama kota-kota di Kalimantan yang menghadapi tekanan fiskal, beban pelayanan publik, dan tantangan pembangunan yang semakin kompleks,” ujarnya.

Baca Juga:

Pecinta Bola Wajib Tahu! Edi Kamtono Prediksi Prancis Juara Piala Dunia 2026

Salah satu aspirasi utama yang disampaikan adalah perlunya kebijakan pembagian anggaran dari pemerintah pusat yang lebih adil. Menurut Edi, besaran Transfer Keuangan Daerah seharusnya tidak hanya dihitung berdasarkan jumlah penduduk, tetapi juga mempertimbangkan luas wilayah, kebutuhan pelayanan masyarakat, karakteristik masing-masing daerah, serta kontribusinya terhadap pembangunan nasional.

Ia menilai, selama ini pemerintah kota dituntut terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, namun kemampuan keuangan daerah belum sepenuhnya mampu mengimbangi kebutuhan tersebut.

“Daerah terus diminta meningkatkan pelayanan, tetapi kemampuan fiskalnya terbatas. Karena itu, kebijakan transfer keuangan harus lebih adil dan berpihak pada kondisi riil daerah,” katanya.

Selain itu, Edi juga mengusulkan penguatan Dana Bagi Hasil, mengembalikan fungsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, serta mengevaluasi formula Dana Alokasi Umum (DAU) agar lebih mencerminkan kondisi perkotaan, termasuk tingginya biaya pembangunan, laju urbanisasi, dan beban pelayanan kepada masyarakat.

Persoalan layanan kesehatan juga menjadi perhatian. Menurutnya, masyarakat membutuhkan akses layanan kesehatan yang baik melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Universal Health Coverage (UHC). Namun, skema pembiayaannya diharapkan tidak semakin membebani anggaran daerah.

“Urusan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Tapi skema pembiayaannya harus adil, jangan sampai daerah semakin terbebani,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, kota-kota di Kalimantan juga meminta pemerintah pusat meninjau kembali rencana pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD yang akan diberlakukan pada 2027. Kebijakan itu dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, termasuk kebutuhan aparatur serta dampak pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Edi berharap manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan oleh daerah penyangga, tetapi juga seluruh kota di Kalimantan. Menurutnya, masyarakat di berbagai daerah juga berhak memperoleh peluang ekonomi, lapangan kerja, dan peningkatan konektivitas sebagai dampak pembangunan IKN.

“Kami ingin pembangunan IKN menjadi peluang bersama, bukan hanya untuk wilayah tertentu. Kota-kota di Kalimantan harus menjadi bagian dari ekosistemnya,” ungkapnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Komwil V APEKSI mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang dapat memperkuat konektivitas antardaerah, seperti peningkatan Jalan Trans Kalimantan, kajian pembangunan jalan tol, pengembangan jaringan kereta api, penambahan rute penerbangan, hingga perluasan jaringan telekomunikasi.

Selain infrastruktur, kebutuhan energi masyarakat juga menjadi perhatian. Pemerintah pusat diminta mengevaluasi kebijakan pengurangan kuota BBM di Kalimantan agar distribusinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi di daerah.

Edi berharap seluruh aspirasi yang dibawa dalam forum APEKSI dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan nasional yang lebih berpihak kepada daerah.

“Kami membawa harapan masyarakat Kalimantan. Keresahan ini harus sampai ke pusat, agar kebijakan nasional benar-benar menjawab kebutuhan daerah,” pungkasnya. (*istimewa)