Kalbar Setor Rp21 Triliun ke Negara, Hanya Terima Rp236 Miliar DBH: Ketimpangan Fiskal Kembali Jadi Sorotan
WWW.ZONAPONTI.COM, PONTIANAK – Besarnya kontribusi Kalimantan Barat terhadap penerimaan negara kembali menjadi sorotan setelah terungkap bahwa daerah ini menyumbang sekitar Rp21 triliun ke kas negara, namun hanya menerima sekitar Rp236 miliar melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH).
Perbandingan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keadilan hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Banyak kalangan menilai besaran DBH yang diterima Kalbar belum mencerminkan kontribusi ekonomi yang selama ini diberikan kepada negara.
Sebagai salah satu provinsi yang memiliki potensi sumber daya alam besar, Kalimantan Barat berkontribusi melalui sektor perkebunan kelapa sawit, kehutanan, pertambangan, perdagangan, hingga aktivitas ekspor-impor. Berbagai sektor tersebut menghasilkan penerimaan negara dalam jumlah signifikan, namun dana yang kembali ke daerah melalui mekanisme bagi hasil dinilai masih relatif kecil.
Baca Juga:
Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan angka semata, tetapi juga menyangkut kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan. Dengan kapasitas fiskal yang terbatas, pemerintah daerah harus tetap memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, serta penguatan ekonomi daerah.
Di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, Kalbar juga menghadapi tantangan berupa keterbatasan ruang fiskal. Ketika transfer pusat mengalami penyesuaian atau pengurangan, pemerintah daerah dituntut melakukan efisiensi dan menentukan skala prioritas program agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Kondisi tersebut menimbulkan pandangan bahwa daerah penghasil sumber daya alam seharusnya memperoleh porsi yang lebih proporsional dari hasil yang disetorkan kepada negara. Sebab, selain menjadi lokasi aktivitas ekonomi, daerah juga menanggung berbagai konsekuensi pembangunan seperti kebutuhan infrastruktur pendukung, peningkatan pelayanan masyarakat, hingga dampak lingkungan yang muncul dari kegiatan industri.
Bagi masyarakat Kalimantan Barat, Dana Bagi Hasil menjadi bagian dari harapan agar manfaat ekonomi yang dihasilkan daerah dapat lebih dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat. Dengan dukungan fiskal yang lebih kuat, pemerintah daerah dinilai akan memiliki kemampuan lebih besar untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Perdebatan mengenai DBH pada akhirnya mengarah pada satu isu utama, yakni bagaimana menciptakan hubungan fiskal yang lebih berkeadilan antara pemerintah pusat dan daerah. Banyak pihak berharap formula pembagian hasil dapat dievaluasi agar daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara juga memperoleh manfaat yang lebih seimbang untuk mendukung pembangunan di wilayahnya.
Temukan Berita terbaru kami di Zona Ponti
Website Kami