Karhutla Masih Ditangani, Pasar Murah Digelar untuk Bantu Warga Kayong Utara dan Ketapang

WWW.ZONAPONTI.COM, PONTIANAK – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan Barat tidak hanya berkaitan dengan upaya memadamkan api dan mengurangi dampak kabut asap. Di tengah kondisi tersebut, kebutuhan sehari-hari masyarakat juga tetap harus dipastikan terpenuhi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengambil sejumlah langkah untuk membantu masyarakat tetap mendapatkan kebutuhan dasar selama penanganan karhutla berlangsung. Salah satunya melalui pelaksanaan pasar murah di wilayah yang terdampak, termasuk Kabupaten Kayong Utara dan Ketapang.

Di kedua daerah tersebut, masing-masing disiapkan 1.000 paket kebutuhan pokok bersubsidi. Paket tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau, terutama ketika kondisi di lapangan membutuhkan perhatian lebih terhadap kebutuhan warga.

Baca Juga:

Pontianak Berusia 255 Tahun, Warga Diajak Jaga Kerukunan dan Bangun Kota Bersama

Pasar murah menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pokok. Dengan harga yang lebih terjangkau, warga diharapkan dapat terbantu memenuhi kebutuhan rumah tangga di tengah berbagai dampak yang muncul akibat karhutla.

Gubernur Kalbar Ria Norsan mengatakan penanganan karhutla perlu dilakukan secara bersamaan dengan upaya menjaga kebutuhan masyarakat. Menurutnya, persoalan yang dihadapi warga tidak berhenti pada dampak asap dan kebakaran, tetapi juga menyangkut kebutuhan pangan serta kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Yang paling penting adalah bagaimana penghargaan ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus bekerja. Kita harus memastikan kebutuhan pokok masyarakat tersedia, distribusinya lancar, harganya terjangkau, dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujar Norsan.

Selain menyediakan kebutuhan pangan melalui pasar murah, Pemprov Kalbar juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang terdampak karhutla.

Bantuan air bersih disalurkan sebagai bagian dari dukungan terhadap kebutuhan dasar warga. Pemprov Kalbar juga menyiapkan buffer stock untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat selama kondisi karhutla masih dalam penanganan.

Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat tetap mendapatkan dukungan ketika kondisi di lapangan berdampak terhadap aktivitas dan kebutuhan sehari-hari.

Norsan menyampaikan, upaya menjaga kebutuhan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penanganan kondisi darurat. Pemerintah perlu memastikan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap pangan dan kebutuhan dasar, sementara penanganan karhutla terus dilakukan.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa kebutuhan pokok tetap tersedia, distribusinya berjalan dan harga dapat dijangkau. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, instansi terkait, pelaku usaha, dan pihak lainnya terus diperkuat.

Hal tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah.

“Di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi, termasuk karhutla yang saat ini masih dalam penanganan, pemerintah tetap harus memastikan stabilitas ekonomi, dan kebutuhan masyarakat tetap terjaga,” katanya.

Komitmen tersebut disampaikan Norsan setelah Pemprov Kalbar menerima penghargaan TPID Provinsi Berkinerja Terbaik 2026 dalam TPID Awards di Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Kalbar menerima penghargaan tersebut bersama Lampung, Jawa Tengah, Gorontalo dan Papua. Penghargaan itu menjadi pengakuan terhadap upaya pengendalian inflasi dan menjaga ketersediaan serta keterjangkauan kebutuhan masyarakat di daerah.

Namun, bagi pemerintah daerah, penghargaan tersebut tidak menjadi alasan untuk berhenti bekerja. Norsan justru menekankan agar capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus menjaga kebutuhan masyarakat, terutama ketika daerah menghadapi tantangan seperti karhutla.

Upaya menjaga harga dan pasokan pangan akan terus dilakukan melalui koordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota, Bank Indonesia, instansi terkait, pelaku usaha serta berbagai pihak lainnya.

Koordinasi tersebut diperlukan agar ketersediaan bahan pangan tetap terjaga dari sisi pasokan hingga distribusi. Dengan begitu, masyarakat tetap dapat memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang relatif terjangkau.

Di tengah penanganan karhutla, kebutuhan masyarakat menjadi salah satu perhatian yang berjalan beriringan dengan penanganan dampak asap dan kebakaran.

Norsan menegaskan, kondisi karhutla tidak boleh membuat kebutuhan masyarakat di sektor lain terabaikan. Pemerintah tetap berupaya memberikan dukungan, baik kepada masyarakat yang menghadapi dampak kabut asap maupun mereka yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Harapannya, berbagai langkah tersebut dapat membantu masyarakat melewati kondisi karhutla dengan tetap memiliki akses terhadap pangan, air bersih, serta kebutuhan dasar lainnya.

Penanganan karhutla pun diharapkan berjalan beriringan dengan upaya menjaga ketahanan pangan dan daya beli masyarakat, sehingga masyarakat tetap mendapatkan perlindungan dan dukungan selama kondisi di lapangan masih membutuhkan penanganan. (*istimewa)