Seskoal Pelajari Penanganan Karhutla di Pontianak, Ketahanan Kota Jadi Sorotan

WWW.ZONAPONTI.COM, PONTIANAK – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan hanya persoalan munculnya titik api. Ketika asap menyebar, masyarakat ikut merasakan dampaknya, mulai dari kesehatan terganggu, aktivitas sekolah berubah, perjalanan terhambat, hingga kegiatan ekonomi dan pelayanan publik ikut terdampak.

Persoalan inilah yang menjadi perhatian Perwira Siswa Pendidikan Reguler (Dikreg) Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) Angkatan ke-66 saat melaksanakan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (1/9/2026).

Kegiatan tersebut membahas penanganan karhutla sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan wilayah sekaligus kesiapan menghadapi berbagai ancaman nonmiliter.

Baca Juga:

Hujan Dinantikan di Tengah Kabut Asap, Ini Prakiraan BMKG untuk Pontianak

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjelaskan, sebagai ibu kota provinsi sekaligus pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, layanan masyarakat, dan transportasi, Pontianak membutuhkan sistem kesiapsiagaan yang mampu bergerak cepat ketika terjadi gangguan.

Menurutnya, ketahanan kota pada akhirnya harus bermuara pada satu hal, yakni memastikan masyarakat tetap terlindungi dan kebutuhan dasar mereka tetap terpenuhi.

“Ketahanan kota bukan hanya soal kesiapan menghadapi bencana, tetapi bagaimana seluruh layanan dasar tetap berjalan, masyarakat terlindungi, dan pemerintah mampu merespons cepat setiap potensi gangguan,” ujarnya.

Edi menyebut tantangan yang dihadapi perkotaan saat ini semakin beragam. Selain karhutla dan kabut asap, pemerintah juga harus mengantisipasi banjir, rob, gangguan terhadap objek vital, keamanan siber, disinformasi, gangguan rantai pasok logistik, serta kemungkinan terganggunya layanan dasar seperti air bersih, kesehatan, pendidikan, listrik, dan komunikasi.

Karhutla, lanjutnya, menjadi salah satu contoh ancaman yang dampaknya dapat dirasakan langsung masyarakat. Ketika kualitas udara memburuk, aktivitas warga ikut menyesuaikan. Anak-anak dapat mengalami perubahan pola belajar, masyarakat membutuhkan perlindungan kesehatan, sementara aktivitas transportasi, perdagangan dan pelayanan publik juga dapat terganggu.

“Karhutla dan kabut asap ini dampaknya multisektor. Karena itu, responsnya juga harus lintas sektor, tidak bisa hanya mengandalkan satu perangkat daerah,” jelasnya.

Untuk mengurangi dampak tersebut, Pemkot Pontianak menjalankan penanganan secara terpadu, mulai dari pencegahan hingga pemulihan. Langkahnya meliputi patroli di wilayah rawan, pemasangan spanduk larangan membakar lahan, edukasi kepada masyarakat, pemadaman ketika ditemukan titik api, penyediaan layanan kesehatan, hingga evaluasi setelah kejadian.

Bagi masyarakat, kesiapsiagaan tersebut penting agar ketika ancaman muncul, pemerintah tidak lagi memulai dari nol. Setiap unsur sudah mengetahui perannya, sumber daya dapat segera dikerahkan, dan perlindungan kepada warga dapat dilakukan secepat mungkin.

“Prinsipnya siap, responsif, dan pulih. Ketika ada ancaman, sistem kita harus sudah tahu siapa berbuat apa, sumber daya apa yang digerakkan, dan bagaimana masyarakat dilindungi,” ujarnya.

Karhutla Tak Hanya Soal Api dan Asap

Perwira Pendamping Dikreg Seskoal 2026, Kolonel Laut Mardiyanto, mengatakan KKDN Angkatan ke-66 di Pontianak menjadi kesempatan bagi para perwira siswa untuk melihat secara langsung bagaimana pemerintah daerah menghadapi persoalan yang berdampak terhadap masyarakat.

Menurutnya, penanganan karhutla perlu dipahami dalam konteks yang lebih luas, karena dampaknya dapat merambat ke berbagai sektor kehidupan masyarakat dan berhubungan dengan ketahanan wilayah serta pertahanan negara.

Perwira Siswa Seskoal Angkatan ke-66 berjumlah 112 orang. Mereka terdiri atas 100 perwira menengah TNI Angkatan Laut, empat perwira menengah TNI Angkatan Darat, empat perwira menengah TNI Angkatan Udara, dan empat perwira dari Polri.

“Tahun ini, peserta terdiri dari unsur darat, laut, udara, dan Polri,” katanya.

Mardiyanto menilai karhutla tidak cukup dipandang sebagai persoalan lingkungan. Ketika asap mengganggu kualitas udara, dampaknya dapat meluas ke kesehatan warga, transportasi, distribusi logistik, infrastruktur, hingga kesiapan sumber daya yang dibutuhkan dalam kondisi tertentu.

“Karhutla harus dilihat sebagai persoalan strategis. Tidak berhenti hanya pada pemadaman, tetapi juga pencegahan, deteksi dini, respons, pemulihan, perlindungan infrastruktur kritis, dan kesinambungan hubungan pertahanan,” katanya.

Melalui KKDN tersebut, para perwira siswa diharapkan memperoleh gambaran nyata mengenai bagaimana berbagai unsur dapat bekerja bersama menghadapi ancaman nonmiliter.

Mardiyanto berharap hasil kajian dari kegiatan di Pontianak dapat menjadi masukan untuk memperkuat ketahanan wilayah. Kolaborasi pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dinilai menjadi bagian penting agar berbagai ancaman dapat diantisipasi sejak dini.

Sebab, bagi masyarakat, ketahanan wilayah bukan sekadar konsep strategis. Ketahanan itu terasa ketika layanan kesehatan tetap tersedia, anak-anak tetap dapat belajar dengan aman, kebutuhan dasar terpenuhi, aktivitas ekonomi berjalan, dan pemerintah hadir cepat ketika warga menghadapi situasi darurat. (*istimewa)