Kemarau Panjang, Pemkot Pontianak Fokus Jaga Air Bersih hingga Harga Pangan

WWW.ZONAPONTI.COM, PONTIANAK – Kemarau panjang yang berlangsung di Kota Pontianak mulai dirasakan masyarakat dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Selain kualitas udara yang terganggu akibat karhutla, warga juga menghadapi persoalan ketersediaan air bersih, kondisi kesehatan hingga potensi kenaikan harga kebutuhan pokok.

Pemerintah Kota Pontianak kini memperkuat penanganan di sejumlah sektor agar dampak kondisi tersebut tidak semakin meluas dan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan kondisi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk memperbaiki pola penanganan di lapangan.

Baca Juga:

Pontianak Berusia 255 Tahun, Warga Diajak Jaga Kerukunan dan Bangun Kota Bersama

“Karhutla dampaknya ke banyak hal. Ada kesehatan, pendidikan, air bersih, harga kebutuhan pokok, lingkungan dan kebersihan kota. Semua ini harus kita respons,” ujarnya usai memimpin rapat koordinasi jajaran Pemkot Pontianak di Aula SSA Kantor Wali Kota, Senin (28/9/2026).

Menurut Edi, perubahan kondisi alam yang berlangsung cukup panjang membuat pemerintah harus lebih cepat membaca kebutuhan masyarakat. Penanganan tidak hanya dilakukan ketika persoalan sudah muncul, tetapi juga melalui langkah antisipasi.

“Pola kerja kita harus lebih antisipatif. Jangan menunggu masalah menjadi besar baru bergerak. Respon, peduli dan tanggap harus menjadi cara kita bekerja,” katanya.

Air Bersih Jadi Perhatian

Ketersediaan air bersih menjadi salah satu kebutuhan yang mendapat perhatian. Kemarau panjang memengaruhi kondisi sejumlah sumber air baku sehingga Pemkot Pontianak terus mencari alternatif sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan warga.

Salah satunya dengan meninjau potensi sumber air hingga Desa Biong, Kabupaten Kubu Raya.

“Kemarin kita sudah cek beberapa lokasi yang berpotensi menyediakan air baku,” papar Edi.

Pemkot juga meminta PDAM segera memfungsikan lima pompa yang berada di Penepat. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui kapasitas air yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku bagi Kota Pontianak.

Sementara itu, distribusi air bersih kepada masyarakat tetap dilakukan secara kondisional berdasarkan kebutuhan di lapangan. Camat dan lurah diminta aktif memantau kondisi wilayah dan segera berkoordinasi apabila terdapat warga yang membutuhkan bantuan distribusi air.

Kesehatan Warga dan Kualitas Udara

Dampak kemarau dan asap karhutla juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan. Dinas Kesehatan diminta memperkuat respons terhadap gangguan kesehatan yang berkaitan dengan paparan asap maupun penggunaan air yang terdampak intrusi air asin.

Di sisi lain, Dinas Lingkungan Hidup diminta memastikan informasi mengenai kualitas udara yang diterima masyarakat disampaikan secara jelas dan sesuai kondisi sebenarnya.

“Informasi kualitas udara disampaikan dengan konteks yang tepat. Jika sedang berbahaya atau parah, perlu ditampilkan imbauan,” imbuh Edi.

Informasi tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat menyesuaikan aktivitas, terutama ketika kualitas udara berada pada kondisi yang kurang baik.

Harga Kebutuhan Pokok Turut Dipantau

Kondisi kemarau juga berpotensi memengaruhi ketersediaan dan harga sejumlah kebutuhan masyarakat. Karena itu, Pemkot Pontianak menyiapkan agenda pasar murah yang akan digelar bersamaan dengan kegiatan Car Free Day.

Sejumlah kebutuhan, termasuk sayur-mayur, akan disediakan untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.

“Yang kita jaga adalah kebutuhan masyarakat tetap tersedia dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Saya minta dinas terkait turun monitoring harga serta mitigasi lonjakan harga,” sebutnya.

Drainase Disiapkan Hadapi Hujan dan Air Pasang

Di tengah kemarau, Pemkot Pontianak juga mulai menyiapkan langkah menghadapi perubahan cuaca berikutnya. Dinas Pekerjaan Umum bersama camat dan lurah diminta memastikan saluran drainase tetap berfungsi dengan baik menjelang musim penghujan dan potensi air pasang pada akhir tahun.

Pengawasan terhadap pembangunan dan proyek di wilayah juga diperkuat agar aktivitas pekerjaan tidak mengganggu drainase, akses warga maupun lingkungan sekitar.

Penataan jaringan utilitas, termasuk kabel internet yang belum tertata dengan baik, turut menjadi perhatian agar tidak mengganggu ruang publik dan aktivitas masyarakat.

Edi juga meminta seluruh perangkat daerah mempercepat kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD Perubahan dengan tetap memperhatikan ketentuan administrasi dan akuntabilitas.

“Ini momentum untuk kita berbenah. Pemerintah harus lebih cepat membaca situasi, lebih peduli terhadap dampaknya kepada masyarakat, dan lebih tanggap dalam mengambil tindakan,” tuturnya.

Menurut Edi, penanganan berbagai persoalan tersebut tidak dapat dilakukan pemerintah sendirian. Koordinasi antara perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, dunia usaha, aparat keamanan dan masyarakat diperlukan agar kebutuhan warga dapat ditangani lebih cepat.

Program Indonesia ASRI juga akan terus digiatkan melalui berbagai aksi untuk menjaga kebersihan, lingkungan dan kualitas ruang kota.

“Kita ingin sistem kerja yang lebih siap menghadapi perubahan kondisi ke depan,” pungkasnya. (*istimewa)